Pegawai Atau Kontraktor Independen: Awasi Klasifikasi Anda

Pegawai Atau Kontraktor Independen: Awasi Klasifikasi Anda

Bisnis yang mempekerjakan kontraktor independen mungkin lebih rentan dari sebelumnya kepada tuntutan hukum swasta serta pengawasan pemerintah. Tindakan individu yang melibatkan prasangka klasifikasi kontraktor jakarta independen yang tidak sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang adil serta undang-undang upah serta jam bekerja terus meningkat. Pada sekarang yang sama, pemerintah federal memusatkan perhatiannya pada kepatuhan pengusaha kepada peraturan yang mengatur klasifikasi pekerja, serta pemerintah negara bagian sudah memperketat upaya penegakan hukum mereka.

Tidak seperti pegawai, kontraktor independen tidak dicakup oleh undang-undang upah serta jam federal atau negara bagian, tidak memenuhi ketentuan bagi tunjangan pegawai seperti asuransi kesehatan serta partisipasi dalam rencana pensiun perusahaan, serta tidak mampu membentuk atau bergabung dengan serikat buruh. Selain ini, pengusaha tidak diharuskan membayar jaminan sosial, asuransi kesehatan serta pajak pengangguran, atau memotong serta membayar pajak pemasukan bagi kontraktor independen.

Walaupun perusahaan tidak dilarang mempekerjakan kontraktor independen, mereka mampu mendapat permasalahan karena mengklasifikasikan pegawai secara tidak cocok sebagai kontraktor independen. Kesalahan klasifikasi pekerja mampu menyebabkan pertanggungjawaban substansial atas upah yang belum dibayarkan, serta pajak, denda serta denda, di diantara konsekuensi yang ada.

Bagi semakin memperumit permasalahan bagi pemberi bekerja, analisis bagi memastikan apakah seorang pekerja wajib diklasifikasikan sebagai pegawai atau kontraktor independen mampu bermacam-macam tergantung pada kewajibannya yang dipertimbangkan perusahaan. Contohnya, regulator negara bagian yang memeriksa apakah seorang pekerja berhak atas kompensasi pengangguran mampu memastikan bahwa seorang pekerja adalah kontraktor independen berdasarkan hukum negara, tengah irs mampu memutuskan bahwa pekerja tersebut adalah seorang pegawai yang berhak bagi berpartisipasi dalam rencana pensiun perusahaan di bawah jaminan pemasukan pensiun pegawai.

Undang-undang yang tertunda di kongres mampu mempersulit perusahaan bagi mempekerjakan kontraktor independen. Penangkalan kesalahan klasifikasi pegawai mau meningkatkan hukuman bagi kesalahan klasifikasi di bawah flsa, mengharuskan pengusaha bagi memberi tahu pekerja tentang klasifikasi mereka secara tertulis, serta mengarahkan negara bagi menguatkan hukuman mereka sendiri bagi kesalahan klasifikasi pekerja.

Tengah ada tes yang lain bagi memastikan status pegawai vs kontraktor independen, aspek umum utama adalah apakah pekerja atau perusahaan mengendalikan cara di mana pekerjaan dilakukan. Semakin banyak pekerja-daripada perusahaan-mengontrol di mana, kapan serta gimana pekerjaan dilakukan, semakin luas mungkin saja jalinan kontraktor independen. Demikian pula, pribadi orang yang mampu kerja bagi klien lain serta mampu mensubkontrakkan pekerjaan mereka lebih mungkin diklasifikasikan sebagai kontraktor independen.

Pertimbangan ekstra bagi memastikan status seseorang meliputi:

Kalau seseorang ada dalam rencana perawatan kesehatan perusahaan, dia mungkin seorang pegawai.
Kalau seseorang mengenakan persediaan serta perlengkapannya sendiri bagi melakukan pekerjaan di ruang yang nyaman, ia mungkin seorang kontraktor independen.
Kalau seseorang tidak mampu menolak tugas karena takut mengakhiri jalinan, dia mungkin seorang pegawai.
Kalau seseorang membayar sendiri uang petualangan serta bisnisnya, dia mungkin adalah kontraktor independen.
Apakah seseorang adalah kontraktor independen atau tidak, sangat penting dalam memastikan banyak kewajiban pemberi bekerja. Membuat penunjukan yang salah mampu mempunyai konsekuensi ekonomi yang sangat luas. Perusahaan konstruksi juga wajib secara rutin meninjau pengaturan kontraktor independen bagi memastikan jalinan tidak berbeda membuat jalinan bekerja. Perusahaan mampu kurangi eksplanasi kepada tindakan kelas upah serta jam serta investigasi pemerintah dengan menangani permasalahan lingkungan itu dengan penasihat yang kompeten.